Kikiek: Penegak Hukum Perlu Satukan Persepsi

Unsur penegak hukum di Indonesia perlu menyatukan persepsi untuk menyinerjikan fungsi dan menghilangkan potensi kesalahpahaman, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Dalam seminar bertema sinerji pengawasan antarlembaga penegak hukum di Medan, Kamis (30/4/2015) pengamat politik dan hukum Hermawan Sulistyo mengatakan, penyatuan persepsi sangat dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan potensi konflik antarlembaga.

Ketidaksamaan persepsi sering kali menyebabkan antarlembaga hukum bersinggungan meski menjalankan fungsi sama sesuai amanat negara.

Menurut dia, penyatuan persepsi tersebut akan dapat membuat unsur penegak hukum menyampingkan hal-hal yang bukan prinsip dan segala sesuatu yang akan merusak kepentingan lebih besar.

Bentuk persamaan persepsi tersebut ditunjukkannya terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif Bambang Widjojanto yang menghadapi masalah hukum di Mabes Polri.

Meski sering berbeda pendapat, bahkan pernah menjadi "lawan" di pengadilan, Hermawan Sulistyo merasa prihatin terhadap masalah hukum yang dialami Bambang Widjojanto, termasuk menolak kemungkinan adanya kriminalisasi.

Sebagai bentuk persamaan persepsi terhadap agenda besar bangsa dan kehormatan lembaga negara, ia ikut serta meminta Mabes Polri untuk membatalkan rencana penahanan Bambang Widjojanto.

"Jam 12 malam saya datang ke Bareskrim (Polri) supaya Bambang tidak ditahan. Itu karena terkait kehormatan lembaga negara," ucapnya.

Karena itu, jika ada persamaan persepsi tersebut, Hermawan Sulistyo berkeyakinan sinerji pengawasan antarlembaga penegak hukum lebih dapat dimaksimalkan. [SIB/ANT]

Rezim Gamang, Polisi Galau

Oleh: Hermawan Sulistyo *)

Pergantian rezim politik ditandai dengan perubahan arsitektur pemerintahan, plus SDM yang mengawaki arsitektur baru. Biasanya hiruk-pikuk politik memang seputar SDM di dalam arsitektur baru itu. Karena itu, transisi jelang mesin pemerintahan Jokowi-JK berjalan lebih banyak dipenuhi berita mengenai kabinet baru.

Wacana publik tampaknya kurang diisi oleh dua domain pemerintahan yang nonkabinet, yaitu menyangkut sektor pertahanan dan keamanan. Untuk sektor pertahanan, agaknya TNI tidak akan banyak berubah. Usul lama mengenai transformasi Panglima TNI menjadi Kepala Staf Gabungan hanya menjadi wacana jangka panjang.

Lain halnya dengan Polri. Jika sektor pertahanan memiliki analis (”pengamat militer”) yang jumlahnya belasan sehingga memadai sebagai counterparts TNI, Polri sangat kekurangan analis seperti itu. Akibatnya, rezim baru gamang melakukan perubahan karena tak punya basic knowledge tentang domain kepolisian.

Misalnya, kurangnya pengetahuan publik mengenai status Polri sebagai institusi sipil, dan polisi adalah pegawai negeri sipil dengan status khusus. Akibatnya, publik masih selalu membuat perbandingan Polri dengan TNI. Padahal, dengan status sipil ini, perspektif perbandingan dengan militer dalam manajemen pemerintahan sudah tidak relevan lagi. Polisi sendiri masih gamang dengan status yang baru disandang selama satu setengah dekade terakhir ini.

Contohnya, apakah dalam urusan SDM polisi masih mengacu pada UU No 2/2002 tentang Polri atau UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika mengacu pada UU Polri, usia pensiun 58 tahun. Namun, jika mengacu pada Aparatur Sipil Negara, pensiun pada umur 60. Kapolri Jenderal Pol Sutarman agaknya tidak mau berpolemik karena takut dikira ingin memperpanjang masa dinasnya. Namun, kegamangan ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

Isu kedua menyangkut kedudukan Polri dalam tata pemerintahan. Banyak proposal supaya Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden seperti sekarang. Yang luput dari kritik terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden adalah filosofi dari tugas dan fungsi polisi. Secara konstitusional ataupun hasil konsensus politik, Polri menyandang tugas dan fungsi sebagai ”penegak hukum” sekaligus ”pelayan masyarakat”.

Fungsi pertama menempatkan Polri sebagai instrumen negara di bawah cabang kekuasaan yudikatif dalam tata negara demokratis. Adapun fungsi kedua meniscayakan Polri sebagai instrumen pelayanan publik di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Jadi, pada yang pertama Polri menginduk ke Presiden sebagai kepala negara, sedangkan pada yang kedua Polri menginduk pada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Isu-isu ikutan dari kurangnya pengetahuan publik mengenai status dan kedudukan Polri membuat penataan arsitektur kepolisian seperti memasuki labirin. Secara kebetulan, dalam minggu-minggu terakhir Agustus dan awal September, Polri melakukan mutasi sejumlah pos strategis, termasuk 16 perwira tinggi yang bergeser posisi.

Mutasi itu seolah menjawab tantangan dan kegamangan rezim serta publik. Yang promosi adalah generasi baru Polri. Saat ini, pimpinan Polri diisi banyak perwira generasi Akademi Kepolisian (Akpol) 85, termasuk Kapolda Metro Jaya yang baru. Namun, sebagian angkatan yang lebih senior juga mendapat promosi strategis, seperti Irwasum (Akpol 82), Asisten SDM (Akpol 82), Kapolda Sulawesi Selatan (Akpol 83), dan Kapolda Jawa Timur (Akpol 84). Sebagian dari mereka penyandang Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol.

Angin segar

Naiknya generasi 85 ke bawah ditandai pendidikan umum yang lebih baik. Kini tidak ada perwira tinggi pejabat Mabes Polri yang hanya S-1. Bahkan ada yang menyandang S-3 dari universitas terkemuka, termasuk luar negeri. Kasus Asrena (Akpol 87) fenomenal karena kariernya melesat cepat, antara lain ditunjang latar belakang S-2 dari Inggris dan S-3 dari NTU Singapura.

Sama halnya, hampir tidak ada pimpinan Polri yang tidak mengalami pendidikan dan pelatihan profesi di luar negeri. Umumnya mereka belajar reserse kriminal di BKA Jerman, community policing di NPA Jepang, lalu lintas di Breda Belanda, dan lain-lain.

Gerbong mutasi kali ini lebih baik karena merestrukturisasi jarak cohort perwira tinggi paling senior dan yunior. Sebelum ini, setiap telegram Kapolri (berisi keputusan mutasi) pada level perwira tinggi sering menimbulkan kekecewaan internal karena selalu ada yang nyodok ke atas, padahal penilaian peer buruk. Restrukturisasi cohort memberi kesempatan ”urut kacang” bagi senioren yang memang cakap. Regenerasi angkatan pun tertata.

Namun, pada saat yang sama, Polri didera problem klasik di sektor kultur. Kasus demi kasus muncul sehingga menurunkan kepercayaan publik, yang menurut grand strategy Polri seharusnya sudah selesai pada tahun ini. Nyatanya, kepercayaan publik masih kedodoran. Apalagi saat muncul kasus-kasus seperti perwira Polda Kalimantan Barat yang ditangkap polisi Malaysia.

Dengan demikian, mutasi kali ini, selain membawa angin segar dan harapan baru akan kinerja Polri yang lebih baik, sekaligus juga menimbulkan curiosity dan waswas. Apakah generasi baru Polri ini bisa membuktikan korelasi positif antara pendidikan yang semakin tinggi dan profesionalisme yang membaik?Jika jawabannya positif, apakah gerbong baru di bawah nakhoda yang sama (Jenderal Pol Sutarman) ini bisa membuktikan bahwa kasus perwira makan rekening judi online, terlibat narkoba, dan seterusnya, hanyalah casus belli sehingga tidak bisa dipakai sebagai landasan pengambilan keputusan jangka panjang?

Tanpa bukti nyata melalui kinerja pimpinan Polri generasi baru, rezim Jokowi-JK akan misleading di dalam labirin yang sama. Jangan-jangan karena ada perwira yang main narkoba dan doyan duit judi online, diambil keputusan strategis menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau malah disetarakan dengan satpol PP dan pramuka.

 
*) Hermawan Sulistyo, Profesor Riset LIPI

Dikutip dari harian Kompas edisi 12 September 2014, di halaman 6 dengan judul "Rezim Gamang, Polisi Galau".

Teroris Terpaksa Main Bom Kecil Karena Kesulitan Duit

Teror bom buku yang kini terjadi berurutan diduga besar dilakukan oleh jaringan teroris. Jaringan ini kini mengubah modus operasinya. Mereka tidak lagi mengebom gedung dengan jumlah korban banyak, tapi mulai mengincar perorangan. Mengapa demikian?

"Karena bahan peledak sulit didapat dan duit juga sulit. Jadi mereka terpaksa main yang kecil-kecil," kata pengamat terorisme LIPI Hermawan Sulistyo kepada detikcom.

KikiEK, panggila akrab Hermawan, memperingatkan meski jaringan teroris kesulitan dana, mereka harus tetap diwaspadai. Anggota jaringan ini masih banyak. Dan dari anggota itu ada 1.500 orang yang ahli merakit bom.

"Anda jangan lupa fakta hukum jumlah orang yang ditangkap, diperiksa, dipenjara terkait terorisme jumlahnya total 600 lebih. Kini mereka banyak yang sudah dilepas lagi karena masa hukuman habis," terang Kiki. Berikut wawancara detikcom dengan Kiki, yang juga guru besar riset ilmu politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI):

Bagaimana analisa anda atas teror bom buku yang terjadi dalam pekan ini? Kalau melihat waktunya, ini pengirimnya sama karena kan sama. Saya belum tahu hasil forensiknya apakah cara merakitnya sama atau tidak. Tapi kalau melihat waktunya sama, maka pengirimnya besar kemungkinan dari jaringan yang sama. Apakah pelakunya dari jaringan teroris lama atau ada kelompok lain? Saya duga jaringan teroris lama. Pemainnya baru tapi tetap otaknya jaringan lama. Yang punya kemampuan membuat bom itu jumlahnya banyak, yang bikin kayak itu ada 1.000 orang lebih, itu yang punya kemampuan. Sebagian dari mereka ada yang tidak aktif, sebagian masih aktif. Anda jangan lupa fakta hukum jumlah orang yang ditangkap, diperiksa, dipenjara terkait terorisme jumlahnya total 600 lebih. Kini mereka banyak yang sudah dilepas lagi karena masa hukuman habis. Jadi 600 orang itu fakta hukum mereka yang ditangkap, belum teman-temannya, keluarganya dan lain-lain. Jadi jaringan terorisme di Indonesia masih banyak sekali anggotanya?

Masih banyak sekali. Kalau bikin satu bom itu paling sedikit butuh 3 atau 4 orang, dari yang beli ini itu plus pembantunya, lalu meracik sampai operasi untuk meledakkan. Yang biasa membuat bom itu jumlahnya ada 1.000 lebih, mungkin 1.500 orang lah. Tapi dari jumlah itu sebagian tidak lagi main begituan, ada yang sekarang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi anggota dewan, ada yang kembali lagi menjadi ustad. Tapi masih ada yang aktif.

Berapa orang yang masih aktif? Kalau dari data yang saya miliki, ada 400-500 orang yang punya kemampuan membuat bom dan masih aktif sampai sekarang. Siapa pemimpin jaringan teroris ini setelah gembong teroris seperti Azahari, Nordin dan Dulmatin tewas?<\/strong> Nah itu yang selama ini salah. Jaringan ini bukan organisasi. Ini sekumpulan orang yang percaya bahwa mereka memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Hal yang baik menurut mereka dan Tuhan dilibatkan. Ini bukan perang agama, ini bukan organisasi, ini keyakinan tentang nilai yang dianggap benar. Adakah tokoh terpandang dalam jaringan teroris sekarang? Nggak ada pemimpinnnya. Sekarang itu lepas lepas. Yang menyatukan mereka nilai atau keyakinan yang mereka anggap benar. Mengapa Ulil, Gories Mere dan Japto yang jadi sasaran?

Kalau Ulil dan Gories kan satu tipe pastilah, jelas sekali mereka menjadi musuh jaringan teroris ini. Yang agak aneh Japto ini. Saya kira yang bom untuk Japto itu untuk mengacaukan peta saja.

Bisa jadi Japto dipilih karena ada info dia keturunan Yahudi, mungkin saja seperti itu. Tapi kan tidak banyak yang tahu dia keturunan Yahudi dan dia tidak dikenal sebagai orang yang memusuhi kelompok teroris itu. Bisa juga faktor dalam memilih sasaran, tempat, dan motif tidak pernah faktor tunggal selalu faktor penyebabnya banyak. Kalau kasus Japto itu mungkin pengalihan isu sekaligus isu dia Yahudi atau keturunan Yahudi.

Mengapa sekarang sasarannya perorangan, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan jaringan teroris tersebut?<\/strong> Mengapa nggak bom yang gede? Mengapa nggak bom satu truk? Untuk Gories kan logikanya sebagai orang yang telah membasmi banyak gembong teroris dikirimi satu truk bom, bukan yang kecil dan ecek-ecek. Ini karena sekarang sulit untuk mencari bahan peledak, untuk membeli sulfur 20 kg saja sudah ditanya darimana, untuk apa, jadi sekarang mereka main bom kecil gitu. Selain itu kan sekarang sulit mencari dana. Tapi dulu kan sasarannya gedung besar dengan jumlah korban yang banyak, mengapa sekarang modusnya yang diancam perorangan?<\/strong> Ini karena kesulitan mencari bahan. Pola begini tahap pertama dilakukan pada era 70-80. Teror-teror terhadap individual seperti ini, banyak terjadi di Eropa dan di Indonesia juga. Yang dipakai saat itu dengan senjata, bom kecil atau penculikan. Tapi lama kelamanaan dirasa efek terornya kecil dan tidak efektif lagi.

Di sisi lain, instrumen antiteror yang dimiliki polisi dan aparat berkembang sebaliknya. Mereka (polisi dan aparat) menumbuhkan kemampuan untuk menangani jens teror jenis individual ini. Misalnya yang kita lihat demo dalam peringatan Hari ABRI/TNI dan Polisi, mereka memamerkan bagaimana turun dari helikopter, memanjat dinding gedung dan segala macam untuk menyelamatkan sandera.

Padahal yang terjadi bom ya tidak ada sanderanya. Semua bom di Indonesia tidak pernah ada pemberitahuan, bila ada telepon ancaman bom itu sudah pasti bohong, setelah dibom pun tidak pernah ada klaim pelakunya atau apa maksudnya.

Jadi bila sekarang sasarannya perorangan, ini modusnya kembali ke awal terorisme. Aksi terorisme itu bertahap mulai dari sasarannya individual, lalu tempat kosong, tempat parkir, jalanan seperti yang dulu terjadi di depan kedubes Filipina, kemudian mulai masuk tempat keramaian, setelah itu meningkat ke simbol ekonomi bom WTC misalnya, lalu puncaknya instalasi militer, Pentagon.

Nah kenapa kembali ke pola awal ini karena bahan peledak sulit didapat dan duit juga sulit. Jadi mereka terpaksa main yang kecil-kecil.

Bagaimana agar pelaku teror bom buku bisa segera ditangkap?<\/strong>

Ya harus investigasi forensik. Semua barang bukti, sesuai prosedur standar harus disita. Yang harus jadi catatan investigasi seperti itu mengandalkan jejak forensik, ini karena pengalaman saya kebetulan ikut mimpin investigasi bom Bali, dan itu berhasil baik karena forensik. Tapi saya lihat surat untuk Ulil misalnya masih dibawa sampai malam oleh teman Ulil, itu bisa terkontaminasi sidik jarinya. Ini sepertinya seluruh prosedur tidak taat asas untuk investigasnya. Polisinya mulai malas, Gegananya tidak datang-datang kan? Bagaimana untuk ke depan, apakah akan terus terjadi teror bom seperti ini?

Selama akar masalahnya tidak diatasi akan tetap terjadi teror seperti ini. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan situasi seperti ini.